Gugatan tanpa pengacara di AS meningkat gara-gara AI. ChatGPT bikin argumen lebih rapi, tapi belum jamin menang lho. Siapa yang tanggung jawab kalo chatbot kasih saran salah?

Gugatan tanpa pengacara di pengadilan AS naik drastis gara-gara AI. Menurut studi baru yang ngeliat 4,5 juta kasus sipil federal dari 2005 sampai 2026, persentase orang yang ngaju gugat sendiri naik dari 11% di 2022 jadi 16,8% di 2025. Jumlah filenya bahkan lebih dari dua kali lipat dibanding sebelum 2023.

Hakim Maritza Braswell dari Colorado bilang, ia bisa nebak dokumen mana yang ditulis pakai AI. Bahasanya terlalu rapi, sering ada kutipan palsu, dan kadang kasus yang nggak pernah ada — namanya hallucination. Tapi ia juga ngakuin, argumennya jadi lebih jelas dibaca.

Dokumen tanpa pengacara biasanya berantakan, ada yang tulisan tangan dan nyaris nggak kebaca. Hakim wajib baca dengan sabar. Sekarang, berkat AI, hakim Braswell bisa ngeproses motion lebih cepat. Meski gitu, tetep hati-hati soal fakta palsu.

Advertisement

Advertisement

Slot in-article yang tampil setelah paragraf ketiga.

Sayangnya, gugatan yang lebih rapi belum otomatis bikin menang. Studi itu nemu, orang tanpa pengacara tetap jauh lebih sering kalah. Levy dari USC bilang, ngaju gugat itu kompleks, nggak cuma soal nulis teks bagus. Ada strategi, bukti, dan prosedur yang nggak diajarin chatbot.

Komunitas online malah mulai rame bagiin panduan pakai AI buat gugat. Di Reddit pernah viral panduan pakai Microsoft Copilot buat writ of mandamus soal imigrasi, terus dibantu pengacara $150 buat poles. Gara-gara itu, kasus tanpa pengacara di Vermont loncat dari ~45 per tahun jadi lebih dari 1.100 di 2024.

Nah, skarang muncul pertanyaan hukum baru: apakah obrolan sama chatbot dilindungi kayak obrolan dengan pengacara? Hakim di Michigan bilang iya, itu work product. Tapi hakim di New York bilang nggak, soalnya Claude bukan pengacara dan data user bisa dibuka ke pihak ketiga. Hakim Braswell sendiri punya pendirian tengah: privasi pengguna masih ada, meski data dikumpulin perusahaan AI.

Ada juga soal tanggung jawab kalau chatbot kasih saran salah. Hakim Allison Goddard di California pernah ketemu plaintiff yang minta ganti rugi $700.000 gara-gara jatuh di toko, padahal nilai kasusnya jauh lebih kecil. Pas ditanya, plaintiffnya ngaku nanya ChatGPT. Goddard bilang ini kayak ‘Dr. Google kuliah hukum’.

Maret lalu, Nippon Life Insurance nggugat OpenAI soal ChatGPT yang diduga praktik hukum tanpa izin. OpenAI bantah, bilang ChatGPT bukan orang dan nggak punya keahlian hukum. Kasusnya masih berjalan. Sementara itu, negara bagian kayak New York udah mulai bahas undang-undang buat nahan AI company bertanggung jawab kalau chatbotnya kasih saran buruk.

Intinya, AI emang ngebuka akses keadilan buat banyak orang yang nggak mampu bayar pengacara. Tapi jangan pikiran menang cuma gara-gara pakai AI. Menurut hakim Braswell, sistem pengadilan itu rumit, tapi pake AI jadi sedikit lebih gampang dinavigasi. Jadi, kalau kamu pikir chatbot bisa gantiin pengacara sepenuhnya — belum tentu ya.

Takeaway praktisnya: AI boleh jadi alat bantu draft, tigo tetep konsultasi ke pengacara beneran buat strategi dan verifikasi fakta. Jangan percaya 100% sama output chatbot soal hukum, terutama soal nilai ganti rugi atau prosedur pengadilan.

AI Updates lagi bergerak cepat, jadi jangan cuma lihat headline.

MIT Technology Review AI

Catatan redaksi

Kalau lo cuma ambil satu hal dari artikel ini

AI Updates update dari MIT Technology Review AI.

Sumber asli

Artikel ini merupakan rewrite editorial dari laporan MIT Technology Review AI.

Baca artikel asli di MIT Technology Review AI
#AIUpdates#MITTechnologyReviewAI#rss